Berita

Izin Perusahaan dengan NPWP Bodong Terancam Dicabut

Pemerintah menyatakan banyak nama badan hukum tak terdaftar dan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) bodong dalam laporan masyarakat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Ironisnya, perusahaan-perusahaan tersebut justru mengantongi izin operasi. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Harkristuti Harkrisnowo …

Read More →

Kemenkeu punya 3 opsi lembaga pemungut pajak

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan kajian terkait struktur kelembagaan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan negara di masa mendatang. Hasilnya, terdapat tiga opsi bentuk lembaga yang nanti akan ditawarkan kepada presiden terpilih Joko Widodo. Pertama, mengubah Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan …

Read More →

Seri PPN – Tata Cara Restitusi PPN

DASAR HUKUM Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan …

Read More →

Pelaporan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang …

Read More →

Pembayaran Pajak

Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Membayar …

Read More →

Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut: SYARAT-SYARAT : Dokumen yang disyaratkan …

Read More →